UU Pornografi dan Ketua Pansus Yang Rasis

MARIA Listuhayu, seorang aktivis Forum Yogyakarta untuk Keberagaman (YUK!) menyesalkan prilaku rasisme yang diperlihatkan Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale saat bertemu dengan komponen masyarakat untuk menjelaskan RUU Pornografi yang akan diputuskan DPR tak lama lagi.

Maria mengirimkan surat terbuka untuk menyampaikan protes dan rasa kecewanya, bersama rekaman pernyataan rasis Balkan Kaplale.

Surat Terbuka

Yogyakarta, 16 Oktober 2008
Kepada kawan-kawanku Bangsa Indonesia

Kawan,
Senin, 13 Oktober 2008 kemarin, saya dan teman-teman Forum Yogyakarta untuk Keberagaman (YuK!) mengikuti acara ‘Dengar Pendapat dalam Rangka Uji Publik RUU Pornografi’. Acara yang diadakan oleh Pansus RUU Pornografi dari DPR berlangsung di Gedung Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, juga datang ke acara itu.

Sekitar enam puluh orang —pro maupun kontra— hadir sebagai peserta forum. Dalam sesi dengar pendapat pertama, enam peserta dipilih untuk bicara. Acara sudah berlangsung sekitar 1 jam saat seorang kawan dari Papua, Albert, ditunjuk moderator untuk menyampaikan pendapat.

Albert datang mewakili 3000 mahasiswa Papua di Jogja, dan telah meminta ijin pada dewan adat dan tokoh masyarakat Papua untuk mewakili warga Papua dalam menyampaikan aspirasi. Di forum, ia mengusulkan agar RUU Pornografi tidak disahkan. Sebab, RUUP tidak memberi ruang bagi kaum minoritas, dan membuat Negara Indonesia seolah-olah hanya milik sekelompok orang. Jika RUUP disahkan, lebih baik Papua melepaskan diri saja, karena tidak diperlakukan adil.

Saat giliran Pansus bicara, Balkan Kaplale langsung menanggapi pernyataan Albert.

Balkan menyapa Albert dengan sebutan “Adinda” dan berkata: “Jangan begitu dong ah, overdosis. Tak usah, ngapain keluar dari NKRI. Timor Timur aja perdana menterinya kemaren mengadu ke Komisi 10, nangis-nangis, rakyatnya miskin sekarang. Betul, belajarlah ke Ambon, saya kebetulan dari Saparua loh. Kalau mendengar begini tersinggung! Belajar baik-baik dari Jawa! (diucapkan dengan kencang dan bernada bentakan).”

Balkan juga berkata, “Belajarlah baik-baik! Kalau perlu kau ambil orang Solo supaya perbaikan keturunan! (membentak).”

Sebagian besar peserta forum langsung tertawa mendengar kalimat itu. Namun kemudian beberapa peserta lain dan para wartawan berteriak, “Rasis! DPR Rasis!!!”

Balkan: “Diam dulu nanti kita kasih kesempatan bicara, sampai malam kita di sini! Diam dulu! Ini kan hak Ketua DPR juga dong, Ketua Pansus!”

***

“Belajar baik-baik dari Jawa! Kalau perlu kau ambil orang Solo supaya perbaikan keturunan!”

Kawan,
Hati saya sakit sekali saat mendengar perkataan Balkan Sang Anggota DPR sekaligus Ketua Pansus RUUP. Padahal kata-kata itu tidak ditujukan pada saya. Saya bukan orang Papua. Saya tak bisa membayangkan, bagaimana perasaan Albert dan kawan-kawan lain dari Papua mendengar ungkapan Balkan yang bernada kasar dan isinya jelas menghina itu. Betapa pedihnya!

Yang membuat hati saya lebih sakit lagi, sebagian besar peserta forum yang mayoritas dari etnis Jawa, langsung tertawa saat mendengar ucapan Balkan. Mengapa masih bisa tertawa saat ada saudara kita yang dihina? Apa karena Balkan meninggikan etnis Jawa, lantas kita layak tertawa bahagia?

Kita adalah saudara. Sabang sampai Merauke. Kita: orang Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Dayak, Bugis, Flores, Papua, dan lain-lain; telah berikrar untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita setara. Tidak ada satu suku atau etnis pun yang tebih tinggi derajatnya dari yang lain. Tidak ada pula yang lebih tidak beradab.

Sebagai kesatuan, mestinya kita bersedih jika saudara kita direndahkan karena etnisnya berbeda dengan kita. Bukan tertawa. Mestinya rasa empati dan solidaritas kita tumbuh. Mestinya kita menggugat hinaan itu! Bukan malah ikut tertawa menghina. Saya kecewa, Kawan.

Perbedaan etnis, suku, budaya bukanlah perkara salah-benar. Tiap kelompok harusnya menyadari bahwa sejak awal Indonesia memang beragam. Merasa diri lebih tinggi derajatnya dari kelompok lain hanya akan menimbulkan konflik. Yang merasa diri paling benar memaksakan keyakinan kelompoknya pada orang lain. Yang merasa diri beradab menghujat kelompok yang dianggap tidak beradab.

Kawan,
Menurut saya perbedaan adalah perkara bagaimana kita berbesar hati untuk menerima dan menghargai orang atau kelompok yang tidak sama dengan kita. Andai kita semua mau membuka hati terhadap perbedaan dan memiliki toleransi, saya yakin tak seorang pun akan tertawa saat mendengar ucapan Balkan tadi.

***

“Belajar baik-baik dari Jawa! Kalau perlu kau ambil orang Solo supaya perbaikan keturunan!”

—“DPR Rasis!”

“Diam dulu! Ini kan hak Ketua DPR juga dong, Ketua Pansus!”

Kawan-kawanku,
Saya heran sekali dengan kalimat terakhir itu. Apa yang Balkan maksud dengan hak ketua DPR dan hak Ketua Pansus? Hak untuk menghina orang lain? Saya rasa, tidak ada orang yang memiliki otoritas menghina orang lain, sekalipun ia pejabat pemerintahan. Kata-kata Balkan terkesan sangat otoriter, seolah-olah ia berhak melakukan apapun sebab ia adalah anggota DPR.

Menurut Pansus RUU Pornografi dan pihak yang setuju terhadap disahkannya RUUP, RUU ini tidak akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Alasan mereka, RUU ini tidak diskriminatif. RUUP mengakomodir kepentingan seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional.

Mari kita gugat pernyataan itu, kawan! Benarkah RUU ini mengakomodir semua itu dan tidak diskriminatif? Pertanyaan ini sangat patut dilayangkan dan dijadikan bahan pertimbangan, sebab ternyata Balkan Kaplale, anggota DPR RI dan ketua Pansus yang menyusun RUUP adalah seseorang yang Rasis!

Padahal dalam kode etik DPR RI Bab II Pasal 4 jelas tertulis: “Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender”.

Kawan,
Seseorang yang sudah tidak adil sejak dalam pikirannya tidak akan bisa bertindak adil dalam perbuatannya. Perkataan Balkan Kaplale pada Albert yang rasis dan menghina menunjukkan pikirannya yang tidak adil terhadap saudara-saudara kita orang Papua. Maka saya berani berkata, RUUP yang diketuai oleh orang rasis dan tidak adil itu tidak layak disahkan!

Dengan cinta pada Bangsa dan Negara Indonesia,
Maria Listuhayu

* saya memiliki rekaman rapat dengar pendapat umum ini.

One thought on “UU Pornografi dan Ketua Pansus Yang Rasis

  1. Komentar dari teman saya yang ikut datang di acara “Dengar Pendapat” ini:

    Kawan-kawan,

    Pada tanggal 13 Oktober itu saya juga hadir dalam “Uji Publik RUU Pornografi” di Gubernuran, Yogya. Saya hadir bersama beberapa teman sekelas karena diajak oleh dosen Teologi Feminis kami, Dr. Farsijana Adeney-Risakotta, PhD. Beliau juga seorang aktivis Koalisi Perempuan Indonesia. Dalam kenyataannya, undangan yang bertajuk “Uji Publik” itu adalah sebuah kebohongan publik. Sebab, dalam pertemuan itu segera diketahui bahwa acara tsb bukan uji publik, tetapi Rapat Dengar Pendapat ttg RUU-P. Logikanya, putusan final sudah dibuat di kolong meja, lalu beberapa elemen masyarakat diajak ngomong dan dipersilakan bicara – tanpa ada signifikansi thd. RUU-P tsb. Yang membuat saya heran, tidak semua pihak bisa hadir. Sangat dibatasi. Saya jadi curiga bahwa DPR sudah memperhitungkan siapa-siapa saja yang boleh hadir, dengan komposisi sedemikian rupa sehingga mayoritas yang hadir akan menyatakan dukungan kepada RUU-P.

    Menurut pendapat saya, Ketua Pansus Balkan Kaplale adalah seorang manusia arogan. Benar, pernyataan-pernyata annya kepada Kawan Albert rasis. Saya pun waktu itu ikut berteriak: Itu rasis! Di samping itu, perlakuannya terhadap sekretaris Pansus (seorang perempuan) kasar. Sewaktu sekretaris itu menyampaikan sesuatu kepadanya (yang rupanya supaya sang ketua pansus memperhitungkan waktu bicara dan jangan emosional), Balkan malah menghardiknya. Sebuah hardikan di depan umum! Mbak sekretaris itu pun undur ke belakang. Bagi saya, hardikan tsb. mencerminkan setidaknya dua hal. Pertama, Balkan Ketua Pansus tidak menghargai perempuan. Persoalannya, bagaimana orang yang ikut memproduk RUU-P (dan sekarang UU-P) bisa menghasilkan UU untuk kehormatan perempuan bila sikapnya saja tidak menghargai perempuan? Dapat dibayangkan apa yang biasa dilakukannya terhadap perempuan-perempuan di dalam rumah tangganya, termasuk istri dan (kalau ada) anak-anak perempuannya. Seorang
    seksis. Kedua, Balkan Ketua Pansus tidak menghargai orang yang berkedudukan lebih rendah daripadanya. Masalahnya, bagaimana orang seperti itu berpretensi menjadi penyambung lidah rakyat? Saya pikir Balkan cenderung semena-mena thd wong cilik dan akan sendiko gusti kepada pihak yang lebih berkuasa daripadanya. Seorang yang lalim.

    Di luar hardikan itu, Balkan senang membanggakan dirinya dengan umpatan bahasa Belanda (Godverdomme Zeg!) dan kunjungannya ke AS yang katanya hampir seluruh negara bagian telah mempunyai UU-P. Bagi saya, itu menunjukkan karikatur ironis yang pada hakikatnya merupakan kompleks-inferiorit as (Bung Karno: minderwarderheid) .

    Kawan-kawan, inilah karakteristik Ketua Pansus DPR kita. Seorang rasis, seksis, lalim, dan mengidap kompleks-inferiorit as.

    Mengenai RUU (UU) Pornografi sendiri, menurut pendapat saya, sama sekali tidak mencerminkan pemikiran yang mendalam berdasarkan pertimbangan interdisipliner. Pertimbangan filosofis (Pancasila), sosiologis, dan antropologis yang dicantumkan di awal pun tidak tercermin dalam pasal-pasal RRU atau UU tsb. Bahkan definisi ttg pornografi sudah memuat dampak, padahal ketika membicarakan mengenai dampak, bulat-bulat meng-copy paste apa yang sudah ada di dalam definisi. Sebuah tautologi. Lepas dari itu, saya pikir RUU (UU) ini mengancam pluralitas dan ke-mengada-an perempuan Indonesia. Rasanya patut dipertanyakan, berapa sih perempuan yang diikutsertakan dalam pembuatan RUU (UU) ini. Premis-nilai yang bermain dan terungkap di sana-sini jelas-jelas patriarkhis, sementara pihak-pihak agama yang memberikan pernyataan dukungan juga patriarkhis sampai ke tulang sumsum. Dalam pada itu, industri pornografi yang seharusnya menjadi sasaran tembak, bukan menjadi perhatian RUU (UU) ini. Pembuatan dan pengesahan UU ini merupakan salah satu gelagat kemunduran bangsa kita. Inilah contoh moralisme patriarkhis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s